Categories
Berita

Tenaganita tuntut produsen kelapa sawit lindungi HAM pekerja


Tenaganita menyadari tentang contoh kondisi kerja paksa di rantai pasokan FGV

Kuala Lumpur (ANTARA) – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Malaysia Tenaganita menuntut semua produsen kelapa sawit di negara tersebut termasuk FGV Holdings untuk mengambil langkah proaktif guna memastikan perlindungan  hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh di perkebunannya.

“Tenaganita menyadari tentang contoh kondisi kerja paksa di rantai pasokan FGV,” ujar Direktur Eksekutif Tenaganita, Glorene A Das di Kuala Lumpur, Kamis, menanggapi tindakan Amerika Serikat yang melarang impor minyak sawit dari FGV Holdings menyusul penyelidikan atas tuduhan melakukan kerja paksa.

Glorene mengatakan selama bertahun-tahun pihaknya telah mengangkat masalah ini untuk ditangani secara serius di berbagai platform.

“Jadi sekali lagi, kami menuntut semua produsen kelapa sawit termasuk FGV Holdings untuk mengambil langkah proaktif untuk memastikan hak asasi manusia dan hak buruh di perkebunannya dihormati dan ditegakkan setiap saat dengan menghapus kondisi kerja paksa,” katanya.

Baca juga: Malaysia: Boikot minyak sawit oleh India tampaknya tidak akan lama
Baca juga: Malaysia cegah boikot impor sawit India

Malaysia, sebagai salah satu produsen utama minyak sawit di dunia, harus menjadi contoh praktik perburuhan yang adil bukan dikenal dengan praktik eksploitatif.

“Kita tidak bisa terus mendahulukan keuntungan orang / pekerja, kita harus menghargai pekerja,” katanya.

Sementara itu pihak FGV menyampaikan bahwa semua isu yang diangkat telah menjadi bahan wacana publik sejak 2015 dan FGV telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan tersebut.

“Upaya FGV didokumentasikan dengan baik dan tersedia di domain publik,” katanya.

FGV kecewa karena keputusan tersebut diambil ketika FGV telah mengambil langkah konkret selama beberapa tahun terakhir dalam menunjukkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menegakkan standar ketenagakerjaan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan FGV di antaranya pihaknya terus memperkuat prosedur dan prosesnya dalam perekrutan pekerja migran.

FGV telah mendirikan empat “one-stop center di Malaysia” dan di negara sumber tenaga kerja yaitu di India dan Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program orientasi prakeberangkatan dan pascakedatangan bagi para pekerja migran.

Melalui sesi orientasi ini para pekerja migran diberi pengarahan tentang berbagai hal termasuk persyaratan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan dan sifat pekerjaan, hak dan tanggung jawab, serta tunjangan dan hak.

Hampir semua perkebunan kelapa sawit di Malaysia mempekerjakan banyak WNI terutama berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Menlu Retno minta Malaysia perhatikan keselamatan buruh migran
Baca juga: Pemilik kebun sawit di Malaysia minta pemerintah izinkan TKA masuk

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Tenaganita menyadari tentang contoh kondisi kerja paksa di rantai pasokan FGV

Kuala Lumpur (ANTARA) – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Malaysia Tenaganita menuntut semua produsen kelapa sawit di negara tersebut termasuk FGV Holdings untuk mengambil langkah proaktif guna memastikan perlindungan  hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh di perkebunannya.

“Tenaganita menyadari tentang contoh kondisi kerja paksa di rantai pasokan FGV,” ujar Direktur Eksekutif Tenaganita, Glorene A Das di Kuala Lumpur, Kamis, menanggapi tindakan Amerika Serikat yang melarang impor minyak sawit dari FGV Holdings menyusul penyelidikan atas tuduhan melakukan kerja paksa.

Glorene mengatakan selama bertahun-tahun pihaknya telah mengangkat masalah ini untuk ditangani secara serius di berbagai platform.

“Jadi sekali lagi, kami menuntut semua produsen kelapa sawit termasuk FGV Holdings untuk mengambil langkah proaktif untuk memastikan hak asasi manusia dan hak buruh di perkebunannya dihormati dan ditegakkan setiap saat dengan menghapus kondisi kerja paksa,” katanya.

Baca juga: Malaysia: Boikot minyak sawit oleh India tampaknya tidak akan lama
Baca juga: Malaysia cegah boikot impor sawit India

Malaysia, sebagai salah satu produsen utama minyak sawit di dunia, harus menjadi contoh praktik perburuhan yang adil bukan dikenal dengan praktik eksploitatif.

“Kita tidak bisa terus mendahulukan keuntungan orang / pekerja, kita harus menghargai pekerja,” katanya.

Sementara itu pihak FGV menyampaikan bahwa semua isu yang diangkat telah menjadi bahan wacana publik sejak 2015 dan FGV telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan tersebut.

“Upaya FGV didokumentasikan dengan baik dan tersedia di domain publik,” katanya.

FGV kecewa karena keputusan tersebut diambil ketika FGV telah mengambil langkah konkret selama beberapa tahun terakhir dalam menunjukkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menegakkan standar ketenagakerjaan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan FGV di antaranya pihaknya terus memperkuat prosedur dan prosesnya dalam perekrutan pekerja migran.

FGV telah mendirikan empat “one-stop center di Malaysia” dan di negara sumber tenaga kerja yaitu di India dan Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program orientasi prakeberangkatan dan pascakedatangan bagi para pekerja migran.

Melalui sesi orientasi ini para pekerja migran diberi pengarahan tentang berbagai hal termasuk persyaratan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan dan sifat pekerjaan, hak dan tanggung jawab, serta tunjangan dan hak.

Hampir semua perkebunan kelapa sawit di Malaysia mempekerjakan banyak WNI terutama berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Menlu Retno minta Malaysia perhatikan keselamatan buruh migran
Baca juga: Pemilik kebun sawit di Malaysia minta pemerintah izinkan TKA masuk

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020