Categories
Berita

Sidang majelis PTN-BH bahas pembelajaran daring 2021


Makassar (ANTARA) – Sidang Tahunan Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang digelar secara daring dan luring, Sabtu, akan fokus membahas sejumlah isu termasuk diantaranya persiapan kampus dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh pada semester pertama 2021.

Ketua MSA PTN-BH periode 2019-2020 Prof Dr Nachrowi MSc MPhil menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Beliau juga menguraikan situasi pendidikan tinggi yang menjadi tantangan bagi Senat Akademik dan bagi pengelola PTN-BH.

“Dampak pandemi diperkirakan masih akan berlangsung hingga semester pertama tahun 2021, sehingga kampus nampaknya masih akan belajar daring hingga tahun depan. Ini menjadi isu yang perlu dibahas, bagaimana perguruan tinggi khususnya PTN-BH menyikapi kondisi tersebut,” kata Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia itu.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan tinggi, Prof Nachrowi secara khusus meminta perhatian terkait kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

Baca juga: IPB University jalin mitra perkuat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Baca juga: UI–PNJ kolaborasi wujudkan kampus merdeka belajar

Menurutnya, Kampus Merdeka seharusnya bukan saja memfokuskan pada mahasiswa, namun juga dosen sebagai bagian tidak terpisahkan perlu diperhatikan.

“Dosen di Indonesia ibarat manusia-manusia super, yang diharapkan bisa melaksanakan semua elemen tri dharma perguruan tinggi secara sempurna,” ujarnya.

Dalam kenyataannya, dosen itu mempunyai passion yang berbeda-beda. Ada dosen yang bagus mengajar, namun biasa-biasa saja dalam penelitian, atau sebaliknya. Dosen perlu dievaluasi sesuai passion-nya,” ujar Nachrowi.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA mengharapkan sinergi dan dukungan MSA bagi pengelola PTN-BH, sehingga pengelola perguruan tinggi dapat melahirkan model-model yang bisa menjadi pionir dan dapat dirujuk oleh perguruan tinggi lain.

“Saat ini kita berada di bawah dua kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenristek/BRIN. Kita berharap ada jalan yang lebih cepat dengan tingkat kesiapan inovasi yang tinggi. Kita mendorong dosen-dosen dan peneliti untuk aktif melakukan penelitian dengan tingkat kesiapan inovasi yang siap untuk hilirisasi,” kata Prof Dwia.

Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran masih menjadi isu yang dihadapi perguruan tinggi. Peralatan di laboratorium banyak yang harus diperbaharui.

“Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan pada pertemuan dengan Forum Rektor PTN untuk membantu hal ini, bahkan memberi peluang kebijakan seperti pengurangan pajak bagi industri yang akan berinvestasi dalam bidang riset,” kata Prof Dwia.

Delegasi yang hadir dalam Sidang Tahunan ini terdiri atas: Universitas Indonesia (15 orang), Universitas Hasanuddin (12 orang), Universitas Sumatera Utara (10 orang), Universitas Diponegoro (11 orang), Institut Teknologi Bandung (8 orang), Institut Teknologi Surabaya (12 orang), Universitas Pendidikan Indonesia (10 orang), Institut Pertanian Bogor (6 orang), Universitas Airlangga (9 orang), Universitas Padjadjaran (7 orang), Universitas Gadjah Mada (12 orang).*

Baca juga: Pendidikan militer tidak wajib, sebut Mendikbud

Baca juga: Universitas Pancasila terbitkan tiga peraturan terkait Kampus Merdeka

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Makassar (ANTARA) – Sidang Tahunan Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang digelar secara daring dan luring, Sabtu, akan fokus membahas sejumlah isu termasuk diantaranya persiapan kampus dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh pada semester pertama 2021.

Ketua MSA PTN-BH periode 2019-2020 Prof Dr Nachrowi MSc MPhil menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Beliau juga menguraikan situasi pendidikan tinggi yang menjadi tantangan bagi Senat Akademik dan bagi pengelola PTN-BH.

“Dampak pandemi diperkirakan masih akan berlangsung hingga semester pertama tahun 2021, sehingga kampus nampaknya masih akan belajar daring hingga tahun depan. Ini menjadi isu yang perlu dibahas, bagaimana perguruan tinggi khususnya PTN-BH menyikapi kondisi tersebut,” kata Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia itu.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan tinggi, Prof Nachrowi secara khusus meminta perhatian terkait kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

Baca juga: IPB University jalin mitra perkuat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Baca juga: UI–PNJ kolaborasi wujudkan kampus merdeka belajar

Menurutnya, Kampus Merdeka seharusnya bukan saja memfokuskan pada mahasiswa, namun juga dosen sebagai bagian tidak terpisahkan perlu diperhatikan.

“Dosen di Indonesia ibarat manusia-manusia super, yang diharapkan bisa melaksanakan semua elemen tri dharma perguruan tinggi secara sempurna,” ujarnya.

Dalam kenyataannya, dosen itu mempunyai passion yang berbeda-beda. Ada dosen yang bagus mengajar, namun biasa-biasa saja dalam penelitian, atau sebaliknya. Dosen perlu dievaluasi sesuai passion-nya,” ujar Nachrowi.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA mengharapkan sinergi dan dukungan MSA bagi pengelola PTN-BH, sehingga pengelola perguruan tinggi dapat melahirkan model-model yang bisa menjadi pionir dan dapat dirujuk oleh perguruan tinggi lain.

“Saat ini kita berada di bawah dua kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenristek/BRIN. Kita berharap ada jalan yang lebih cepat dengan tingkat kesiapan inovasi yang tinggi. Kita mendorong dosen-dosen dan peneliti untuk aktif melakukan penelitian dengan tingkat kesiapan inovasi yang siap untuk hilirisasi,” kata Prof Dwia.

Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran masih menjadi isu yang dihadapi perguruan tinggi. Peralatan di laboratorium banyak yang harus diperbaharui.

“Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan pada pertemuan dengan Forum Rektor PTN untuk membantu hal ini, bahkan memberi peluang kebijakan seperti pengurangan pajak bagi industri yang akan berinvestasi dalam bidang riset,” kata Prof Dwia.

Delegasi yang hadir dalam Sidang Tahunan ini terdiri atas: Universitas Indonesia (15 orang), Universitas Hasanuddin (12 orang), Universitas Sumatera Utara (10 orang), Universitas Diponegoro (11 orang), Institut Teknologi Bandung (8 orang), Institut Teknologi Surabaya (12 orang), Universitas Pendidikan Indonesia (10 orang), Institut Pertanian Bogor (6 orang), Universitas Airlangga (9 orang), Universitas Padjadjaran (7 orang), Universitas Gadjah Mada (12 orang).*

Baca juga: Pendidikan militer tidak wajib, sebut Mendikbud

Baca juga: Universitas Pancasila terbitkan tiga peraturan terkait Kampus Merdeka

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020