Categories
Berita

MPR: Pilkada bagian proses demokrasi harus hindari transaksional


Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik di daerah maka harus hindari praktik transaksional dalam prosesnya.

Menurut dia, seringkali Pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah karena disebabkan ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti politik uang.

“Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakan Jazilul dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba’ul Quran, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10).

Baca juga: Ketua MPR ajak masyarakat patuhi protokol kesehatan

Baca juga: MPR: Kesuksesan pilkada dan penanganan pandemi sama penting

Menurut Jazilul yang disapa Gus Jazil, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh politik uang.

Dia mengatakan, demokrasi di Indonesia cukup mahal, misalnya, menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar.

“Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional, sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya.

Karena itu dia mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama untuk menghindari transaksional dalam Pilkada, karena demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Quran.

Menurut dia, yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal pada Kamis (8/10), Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.

“Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengkaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan,” ujarnya.

Dia menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

“Dari lima sila Pancasila, ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keempat,” ujarnya.

Gus Jazil menjelaskan, kata demokrasi tidak ada dalam Al Quran, namun kata “permusyawaratan” atau musyawarah ada dalam Al Quran. Menurut dia, demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan dan Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik.

“Demokrasi, permusyawaratan dan Pilkada itu untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah,” katanya.

Baca juga: Bamsoet: Buat regulasi tegas cegah mobilisasi massa pilkada

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik di daerah maka harus hindari praktik transaksional dalam prosesnya.

Menurut dia, seringkali Pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah karena disebabkan ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional seperti politik uang.

“Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasi-nya yang salah, tetapi ekses sampingnya,” kata Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakan Jazilul dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba’ul Quran, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10).

Baca juga: Ketua MPR ajak masyarakat patuhi protokol kesehatan

Baca juga: MPR: Kesuksesan pilkada dan penanganan pandemi sama penting

Menurut Jazilul yang disapa Gus Jazil, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera sehingga mudah terpengaruh politik uang.

Dia mengatakan, demokrasi di Indonesia cukup mahal, misalnya, menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, membutuhkan dana sekitar Rp56 miliar.

“Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional, sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya.

Karena itu dia mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama untuk menghindari transaksional dalam Pilkada, karena demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Quran.

Menurut dia, yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal pada Kamis (8/10), Gus Jazil juga menjelaskan tentang demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.

“Karena sosialisasi Empat Pilar MPR ini di tengah-tengah pelaksanaan Pilkada Serentak, saya ingin mengkaitkan sosialisasi ini dengan pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan,” ujarnya.

Dia menjelaskan satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

“Dari lima sila Pancasila, ada satu sila yang penting untuk dijalankan dalam kehidupan politik yaitu sila keempat,” ujarnya.

Gus Jazil menjelaskan, kata demokrasi tidak ada dalam Al Quran, namun kata “permusyawaratan” atau musyawarah ada dalam Al Quran. Menurut dia, demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan dan Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik.

“Demokrasi, permusyawaratan dan Pilkada itu untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah,” katanya.

Baca juga: Bamsoet: Buat regulasi tegas cegah mobilisasi massa pilkada

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020