Categories
Berita

Kemenko Polhukam siap gelar diskusi kebangsaan di Samarinda


Berbagai masukan tersebut akan dianalisa untuk kemudian dijadikan pedoman

Samarinda (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Kemenko Polhukam) Republik Indonesia telah menjadwalkan pelaksanaan focus grup discussion (FGD) dalam rangka Konsultasi Publik Bidang Kesatuan Bangsa pada 6-7 Oktober 2020, di Hotel Bumi Senyiur,Samarinda, Kalimantan Timur.

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam Cecep Agus Supriyanta SH MSi mengatakan FGD tersebut dilaksanakan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai isu-isu strategis atau persoalan penting terkait kesatuan bangsa.

“Berbagai masukan tersebut akan dianalisa untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan atau program kementerian/lembaga, dan rekomendasi arah kebijakan dan strategi tentang isu kesatuan bangsa,” kata Cecep melalui keterangan resmi, Minggu.

Menurut Cecep, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kaltim, total ada 10 daerah termasuk Kaltim yang akan melaksanakan kegiatan yang sama, yakni Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.

Peserta konsultasi publik tersebut terdiri dari tiga kelompok yakni perwakilan dari instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah.

“Mengingat kegiatan ini dilaksanakan di masa pandemi, maka juga harus dipatuhi protokol kesehatan di antaranya para peserta diwajibkan menjalani rapid test sebelum kegiatan,” ujarnya lagi.

Sebelum pelaksanaan FGD tersebut, diakui Cecep bahwa pihaknya telah melakukan penggalian informasi melalui pengisian kuesioner terkait dengan kebijakan kesatuan bangsa di beberapa daerah.

“Kami juga melibatkan publik dalam hal penggalian informasi, kami telah berikan pertanyaan tentang isu-isu strategis, implementasi program dan kebijakan, dan rekomendasi terkait 12 isu strategis kesatuan bangsa yang diisi oleh instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah,” katanya lagi.

Informasi yang digali melalui kuesioner tersebut akan menjadi bahan utama yang akan dibawa dalam Forum Konsultasi Publik di berbagai daerah.
Baca juga: Mahfud dan Megawati diskusi kondisi kebangsaan terkini
Baca juga: Kemenkominfo gelar diskusi wawasan kebangsaan

Pewarta: Arumanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Berbagai masukan tersebut akan dianalisa untuk kemudian dijadikan pedoman

Samarinda (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Kemenko Polhukam) Republik Indonesia telah menjadwalkan pelaksanaan focus grup discussion (FGD) dalam rangka Konsultasi Publik Bidang Kesatuan Bangsa pada 6-7 Oktober 2020, di Hotel Bumi Senyiur,Samarinda, Kalimantan Timur.

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam Cecep Agus Supriyanta SH MSi mengatakan FGD tersebut dilaksanakan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai isu-isu strategis atau persoalan penting terkait kesatuan bangsa.

“Berbagai masukan tersebut akan dianalisa untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan atau program kementerian/lembaga, dan rekomendasi arah kebijakan dan strategi tentang isu kesatuan bangsa,” kata Cecep melalui keterangan resmi, Minggu.

Menurut Cecep, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kaltim, total ada 10 daerah termasuk Kaltim yang akan melaksanakan kegiatan yang sama, yakni Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.

Peserta konsultasi publik tersebut terdiri dari tiga kelompok yakni perwakilan dari instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah.

“Mengingat kegiatan ini dilaksanakan di masa pandemi, maka juga harus dipatuhi protokol kesehatan di antaranya para peserta diwajibkan menjalani rapid test sebelum kegiatan,” ujarnya lagi.

Sebelum pelaksanaan FGD tersebut, diakui Cecep bahwa pihaknya telah melakukan penggalian informasi melalui pengisian kuesioner terkait dengan kebijakan kesatuan bangsa di beberapa daerah.

“Kami juga melibatkan publik dalam hal penggalian informasi, kami telah berikan pertanyaan tentang isu-isu strategis, implementasi program dan kebijakan, dan rekomendasi terkait 12 isu strategis kesatuan bangsa yang diisi oleh instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah,” katanya lagi.

Informasi yang digali melalui kuesioner tersebut akan menjadi bahan utama yang akan dibawa dalam Forum Konsultasi Publik di berbagai daerah.
Baca juga: Mahfud dan Megawati diskusi kondisi kebangsaan terkini
Baca juga: Kemenkominfo gelar diskusi wawasan kebangsaan

Pewarta: Arumanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020