Categories
Berita

Anggota DPR: Negara harus hadir tangani COVID-19 di pesantren


Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus COVID-19 di pesantren karena saat ini kasusnya pada kluster pesantren cukup banyak.

“Pesantren hampir seratusan ribu di Indonesia. Banyak pesantren yang kena COVID-19, maka pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan COVID-19 di pesantren,” kata Marwan di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Marwan saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Marwan mengatakan situasi dan konsisi pesantren saat ini sangat berpotensi dalam penyebaran COVID-19 karena itu negara harus hadir untuk mengatasi potensi penyebaran COVID-19 tersebut.

Baca juga: Pondok pesantren di Temanggung diminta tingkatkan kewaspadaan COVID-19
Baca juga: Pesantren dan awal gerakan masyarakat hidup sehat
Baca juga: Jumlah santri positif COVID-19 di Purwanegara Banyumas capai 328 orang

“Satu kamar mandi untuk ratusan orang, maksud saya negara harus hadir dalam konteks ini untuk penanganan di pesantren,” ujarnya.

Marwan meminta pemerintah turut hadir memberikan bantuan barupa alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta perusahaan BUMN Farmasi turut hadir dan menyisikan CSR untuk pesantren dalam mengatasi penyebaran COVID-19.

“BUMN tadi harus memberikan CSR bantuan berupa obat-obatan untuk pesantren yang terkena COVID-19,” katanya.

Selain itu Marwan meminta Perusahaan BUMN Farmasi dan pemerintah juga harus hadir dalam memberikan bantuan alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit di daerah terutama di wilayah zona merah baik kepada RSUD maupun RS swasta.

Menurut dia, rumah sakit di daerah masih kekurangan banyak alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus COVID-19 di pesantren karena saat ini kasusnya pada kluster pesantren cukup banyak.

“Pesantren hampir seratusan ribu di Indonesia. Banyak pesantren yang kena COVID-19, maka pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan COVID-19 di pesantren,” kata Marwan di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Marwan saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Marwan mengatakan situasi dan konsisi pesantren saat ini sangat berpotensi dalam penyebaran COVID-19 karena itu negara harus hadir untuk mengatasi potensi penyebaran COVID-19 tersebut.

Baca juga: Pondok pesantren di Temanggung diminta tingkatkan kewaspadaan COVID-19
Baca juga: Pesantren dan awal gerakan masyarakat hidup sehat
Baca juga: Jumlah santri positif COVID-19 di Purwanegara Banyumas capai 328 orang

“Satu kamar mandi untuk ratusan orang, maksud saya negara harus hadir dalam konteks ini untuk penanganan di pesantren,” ujarnya.

Marwan meminta pemerintah turut hadir memberikan bantuan barupa alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta perusahaan BUMN Farmasi turut hadir dan menyisikan CSR untuk pesantren dalam mengatasi penyebaran COVID-19.

“BUMN tadi harus memberikan CSR bantuan berupa obat-obatan untuk pesantren yang terkena COVID-19,” katanya.

Selain itu Marwan meminta Perusahaan BUMN Farmasi dan pemerintah juga harus hadir dalam memberikan bantuan alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit di daerah terutama di wilayah zona merah baik kepada RSUD maupun RS swasta.

Menurut dia, rumah sakit di daerah masih kekurangan banyak alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020