Categories
Berita

Pengamat harap bakal cakada bisa kontrol penerapan protokol kesehatan


Penyelenggara pemilu harus membuat rencana atau mitigasi yang konkret guna mengantisipasi apabila terjadi kerumunan pendukung pada tahapan pilkada.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI) Aditya Perdana berharap para bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) bisa bertanggung jawab penuh dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Saya punya harapan bahwa kontrol itu sepenuhnya ada pada bakal calon,” kata Aditya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Aditya mengatakan bahwa bakal pasangan calon kepala daerah harus memiliki reputasi yang baik sebagai pemimpin. Reputasi itu dipertaruhkan dari seberapa besar kemampuan mereka dalam mengontrol massa pendukung.

Menurut Aditya, mengontrol para pendukung untuk bisa menerapkan protokol kesehatan merupakan tantangan yang harus bisa mereka buktikan sebelum memenangi pilkada dan memimpin daerah.

“Kalau misalkan itu tidak bisa dibuktikan atau bahkan cenderung untuk melanggar dengan melakukan kerumunan-kerumunan, apakah layak untuk kita mendukung dia?” katanya.

Baca juga: JPPR: Diskualifikasi paslon langgar protokol COVID-19

Baca juga: Presiden cermati pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada

Baca juga: Presiden: Tak ada tawar menawar soal protokol kesehatan di Pilkada

Dalam kesempatan itu, Aditya juga berpandangan bahwa penyelenggara pemilu harus membuat rencana atau mitigasi yang konkret guna mengantisipasi apabila terjadi kerumunan pendukung pada tahapan pilkada.

Menurut dia, ini penting dilakukan guna menghindari terjadinya kluster baru penyebaran COVID-19 dalam pilkada.

“Artinya, rencana atau mitigasi ini menjadi kunci yang paling penting untuk dihadapi dan perencanaan yang sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan,” katanya.

Aditya juga menilai bahwa aparat kemanan juga sudah mulai harus bersikap tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Jadi, kalau ada kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diambil tindakan karena situasi yang sekarang menurut saya sudah sangat urgen dan sangat penting untuk kemudian diatasi,” ujar Aditya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Penyelenggara pemilu harus membuat rencana atau mitigasi yang konkret guna mengantisipasi apabila terjadi kerumunan pendukung pada tahapan pilkada.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI) Aditya Perdana berharap para bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) bisa bertanggung jawab penuh dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Saya punya harapan bahwa kontrol itu sepenuhnya ada pada bakal calon,” kata Aditya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Aditya mengatakan bahwa bakal pasangan calon kepala daerah harus memiliki reputasi yang baik sebagai pemimpin. Reputasi itu dipertaruhkan dari seberapa besar kemampuan mereka dalam mengontrol massa pendukung.

Menurut Aditya, mengontrol para pendukung untuk bisa menerapkan protokol kesehatan merupakan tantangan yang harus bisa mereka buktikan sebelum memenangi pilkada dan memimpin daerah.

“Kalau misalkan itu tidak bisa dibuktikan atau bahkan cenderung untuk melanggar dengan melakukan kerumunan-kerumunan, apakah layak untuk kita mendukung dia?” katanya.

Baca juga: JPPR: Diskualifikasi paslon langgar protokol COVID-19

Baca juga: Presiden cermati pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada

Baca juga: Presiden: Tak ada tawar menawar soal protokol kesehatan di Pilkada

Dalam kesempatan itu, Aditya juga berpandangan bahwa penyelenggara pemilu harus membuat rencana atau mitigasi yang konkret guna mengantisipasi apabila terjadi kerumunan pendukung pada tahapan pilkada.

Menurut dia, ini penting dilakukan guna menghindari terjadinya kluster baru penyebaran COVID-19 dalam pilkada.

“Artinya, rencana atau mitigasi ini menjadi kunci yang paling penting untuk dihadapi dan perencanaan yang sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan,” katanya.

Aditya juga menilai bahwa aparat kemanan juga sudah mulai harus bersikap tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Jadi, kalau ada kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan, itu bisa diambil tindakan karena situasi yang sekarang menurut saya sudah sangat urgen dan sangat penting untuk kemudian diatasi,” ujar Aditya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020