Categories
Berita

Meski terbatas, UEFA pastikan Piala Super Eropa bisa dihadiri penonton


Kami ingin menunjukkan bahwa di masa yang sulit ini, sepak bola tetap bisa berjalan

Jakarta (ANTARA) – UEFA menyatakan 30 persen dari total kapasitas stadion sepak bola dapat diisi oleh penonton saat laga Piala Super Eropa yang akan diselenggarakan pada 24 September 2020 di Budapest, Hungaria.

Pertandingan yang mempertemukan antara Muenchen melawan Sevilla itu akan menjadi laga sepak bola internasional pertama yang dapat dihadiri penonton di masa pandemi COVID-19.

“Kami ingin menunjukkan bahwa di masa yang sulit ini, sepak bola tetap bisa berjalan. Namun tanpa penonton, memang rasanya ada yang kurang,” kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin dikutip dari AFP, Rabu.

Baca juga: Luis Enrique geli lihat laga sepakbola tanpa penonton

“Lewat Piala Super Eropa, kami ingin para penggemar sepak bola kembali meramaikan stadion,” ujar dia.

“Dalam pelaksanaan Piala Super Eropa nanti, kami turut bekerja sama dengan federasi sepak bola Hungaria dan pemerintahnya untuk menerapkan protokol kesehatan yang tepat. Kami tidak mau ambil resiko dengan keselamatan para penonton,” tambah Ceferin.

Walau demikian, setelah menggelar pertemuan dengan komite eksekutif, UEFA memastikan seluruh pertandingan lainnya akan terus digelar tanpa penonton hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Baca juga: Satu hingga empat dari laga Piala Super Eropa
Baca juga: Klub-klub La Liga akan bermain tanpa penonton sampai 2021
Baca juga: Sebelum ada vaksin stadion Belanda tak boleh dimasuki penonton

 

Pewarta: Rr. Cornea Khairany
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Kami ingin menunjukkan bahwa di masa yang sulit ini, sepak bola tetap bisa berjalan

Jakarta (ANTARA) – UEFA menyatakan 30 persen dari total kapasitas stadion sepak bola dapat diisi oleh penonton saat laga Piala Super Eropa yang akan diselenggarakan pada 24 September 2020 di Budapest, Hungaria.

Pertandingan yang mempertemukan antara Muenchen melawan Sevilla itu akan menjadi laga sepak bola internasional pertama yang dapat dihadiri penonton di masa pandemi COVID-19.

“Kami ingin menunjukkan bahwa di masa yang sulit ini, sepak bola tetap bisa berjalan. Namun tanpa penonton, memang rasanya ada yang kurang,” kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin dikutip dari AFP, Rabu.

Baca juga: Luis Enrique geli lihat laga sepakbola tanpa penonton

“Lewat Piala Super Eropa, kami ingin para penggemar sepak bola kembali meramaikan stadion,” ujar dia.

“Dalam pelaksanaan Piala Super Eropa nanti, kami turut bekerja sama dengan federasi sepak bola Hungaria dan pemerintahnya untuk menerapkan protokol kesehatan yang tepat. Kami tidak mau ambil resiko dengan keselamatan para penonton,” tambah Ceferin.

Walau demikian, setelah menggelar pertemuan dengan komite eksekutif, UEFA memastikan seluruh pertandingan lainnya akan terus digelar tanpa penonton hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Baca juga: Satu hingga empat dari laga Piala Super Eropa
Baca juga: Klub-klub La Liga akan bermain tanpa penonton sampai 2021
Baca juga: Sebelum ada vaksin stadion Belanda tak boleh dimasuki penonton

 

Pewarta: Rr. Cornea Khairany
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Hanya 3,7 persen penginapan di Pamijahan Bogor yang taat pajak


Pamijahan, Bogor (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Jawa Barat mencatat hanya 3,7 persen penginapan di wilayah Pamijahan Kabupaten Bogor yang taat membayar pajak, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa villa.

“Dari total 344 villa dan penginapan yang dikomersilkan, hanya sekitar 11 saja yang taat membayar pajak. Artinya hanya 3,7 persen saja yang bayar pajak dari total bangunan villa dan penginapan yang disewakan,” ungkap Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah usai sidak, Rabu (26/8).

Menurutnya, permasalahan yang kerap ditemukan di lapangan yaitu pemilik usaha penginapan tidak mengerti perkara perizinan. Sehingga, otomatis tidak membayarkan pajak usaha.

Kondisi itu ia temui saat melakukan pemeriksaan ke salah satu penginapan yang memiliki luas lahan sekitar 12 hektar di Kecamatan Pamijahan. Saat itu pemilik penginapan mengaku tidak membayar pajak lantaran tidak mengerti masalah pengurusan izin usaha.

Agus menyebutkan, Satpol PP melakukan pemeriksaan pelaporan pajak masing-masing penginapan saat melakukan sidak, didampingi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak Daerah Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan dari UPT Pajak Leuwiliang perihal minimnya pendapatan pajak daerah untuk wilayah Kecamatan Pamijahan,” paparnya.

Maka, pihaknya memberikan sanksi teguran sekaligus imbauan kepada pemilik maupun pengelola penginapan agar taat membayar pajak. Agus menegaskan akan memberi sanksi penyegelan jika para pemilik penginapan tersebut tidak segera membayarkan pajak.

“Saya harap, semua villa yang berada di wilayah ini untuk taat membayar pajak, atau Perda no 4 tahun 2015 yang akan kami tegakan berupa penyegelan dan penutupan tempat wisata,” tuturnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Pamijahan, Bogor (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Jawa Barat mencatat hanya 3,7 persen penginapan di wilayah Pamijahan Kabupaten Bogor yang taat membayar pajak, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa villa.

“Dari total 344 villa dan penginapan yang dikomersilkan, hanya sekitar 11 saja yang taat membayar pajak. Artinya hanya 3,7 persen saja yang bayar pajak dari total bangunan villa dan penginapan yang disewakan,” ungkap Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah usai sidak, Rabu (26/8).

Menurutnya, permasalahan yang kerap ditemukan di lapangan yaitu pemilik usaha penginapan tidak mengerti perkara perizinan. Sehingga, otomatis tidak membayarkan pajak usaha.

Kondisi itu ia temui saat melakukan pemeriksaan ke salah satu penginapan yang memiliki luas lahan sekitar 12 hektar di Kecamatan Pamijahan. Saat itu pemilik penginapan mengaku tidak membayar pajak lantaran tidak mengerti masalah pengurusan izin usaha.

Agus menyebutkan, Satpol PP melakukan pemeriksaan pelaporan pajak masing-masing penginapan saat melakukan sidak, didampingi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pajak Daerah Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan dari UPT Pajak Leuwiliang perihal minimnya pendapatan pajak daerah untuk wilayah Kecamatan Pamijahan,” paparnya.

Maka, pihaknya memberikan sanksi teguran sekaligus imbauan kepada pemilik maupun pengelola penginapan agar taat membayar pajak. Agus menegaskan akan memberi sanksi penyegelan jika para pemilik penginapan tersebut tidak segera membayarkan pajak.

“Saya harap, semua villa yang berada di wilayah ini untuk taat membayar pajak, atau Perda no 4 tahun 2015 yang akan kami tegakan berupa penyegelan dan penutupan tempat wisata,” tuturnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Indonesia, Inggris berkomitmen bangun ekonomi hijau pascapandemi


Strategi rendah karbon ini juga harus dimasukkan ke dalam stimulus-stimulus yang diselenggarakan pemerintah,

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Inggris menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkepanjangan dalam upaya membangun kembali ekonomi yang terhambat karena COVID-19 dan krisis yang diakibatkan pandemi tersebut.

Dalam acara seminar virtual yang membahas perspektif internasional dalam membangun kembali ekonomi menuju masa depan yang rendah karbon di Jakarta, Rabu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan sejumlah upaya yang dilakukan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Dia menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan langkah historis dengan memasukkan inisiatif rendah karbon ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk 2020-2024, namun pihaknya harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diselaraskan dengan inisiatif hijau itu.

Baca juga: Indonesia-Inggris perpanjang kemitraan di bidang iptek hingga 2025
Baca juga: Kerja sama pengendalian AMR hingga COVID-19 diteken Indonesia-Inggris

“Strategi rendah karbon ini juga harus dimasukkan ke dalam stimulus-stimulus yang diselenggarakan pemerintah,” ujar Suharso.

Dia pun mengutip berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan saat ini, energi baru dan terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja yang sangat besar.

“Saat ini kami sedang dalam proses untuk mengidentifikasi stimulus yang tepat untuk mendukung hal ini,” ujarnya.

Menteri PPN juga mengatakan momentum COVID-19 memberikan kesempatan untuk meningkatkan ketahanan di masa depan dan juga membuat rencana yang matang untuk menciptakan rencana ekonomi yang baik.

“Agar kita mampu memulihkan diri dan beradaptasi dengan cepat sekaligus menciptakan kualitas udara, sanitasi dan air yang lebih baik serta melestarikan keanekaragaman hayati, maka kita harus lebih aktif berinvestasi dalam energi terbarukan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri untuk Pasifik dan Lingkungan Inggris, Zac Goldsmiths, mengatakan bahwa Indonesia dan Inggris telah bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan selama lebih daru satu dekade.

“Saya sangat senang kita bekerja bersama untuk menghadapi area-area prioritas yang telah kita identifikasi bersama, seperti pengurangan deforestasi, lahan gambut, mendukung energi terbarukan, infrastruktur hijau, kota-kota berkelanjutan, dan membawa lebih banyak investasi hijau ke Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa jalur pembangunan karbon rendah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta keuntungan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dalam mengurangi kemiskinan.

Melalui upaya-upaya domestik masing-masing maupun kerja sama antarnegara, Indonesia dan Inggris berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi dengan perhatian lebih terhadap keberlanjutan lingkungan pascapandemi COVID-19.

Baca juga: KBRI bersama universitas di Indonesia dan Inggris luncurkan UKICIS
Baca juga: Dubes Inggris dorong komersialisasi tahap lanjut kerja sama Iptek

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Strategi rendah karbon ini juga harus dimasukkan ke dalam stimulus-stimulus yang diselenggarakan pemerintah,

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Inggris menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkepanjangan dalam upaya membangun kembali ekonomi yang terhambat karena COVID-19 dan krisis yang diakibatkan pandemi tersebut.

Dalam acara seminar virtual yang membahas perspektif internasional dalam membangun kembali ekonomi menuju masa depan yang rendah karbon di Jakarta, Rabu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan sejumlah upaya yang dilakukan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Dia menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan langkah historis dengan memasukkan inisiatif rendah karbon ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) untuk 2020-2024, namun pihaknya harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diselaraskan dengan inisiatif hijau itu.

Baca juga: Indonesia-Inggris perpanjang kemitraan di bidang iptek hingga 2025
Baca juga: Kerja sama pengendalian AMR hingga COVID-19 diteken Indonesia-Inggris

“Strategi rendah karbon ini juga harus dimasukkan ke dalam stimulus-stimulus yang diselenggarakan pemerintah,” ujar Suharso.

Dia pun mengutip berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan saat ini, energi baru dan terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja yang sangat besar.

“Saat ini kami sedang dalam proses untuk mengidentifikasi stimulus yang tepat untuk mendukung hal ini,” ujarnya.

Menteri PPN juga mengatakan momentum COVID-19 memberikan kesempatan untuk meningkatkan ketahanan di masa depan dan juga membuat rencana yang matang untuk menciptakan rencana ekonomi yang baik.

“Agar kita mampu memulihkan diri dan beradaptasi dengan cepat sekaligus menciptakan kualitas udara, sanitasi dan air yang lebih baik serta melestarikan keanekaragaman hayati, maka kita harus lebih aktif berinvestasi dalam energi terbarukan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri untuk Pasifik dan Lingkungan Inggris, Zac Goldsmiths, mengatakan bahwa Indonesia dan Inggris telah bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan selama lebih daru satu dekade.

“Saya sangat senang kita bekerja bersama untuk menghadapi area-area prioritas yang telah kita identifikasi bersama, seperti pengurangan deforestasi, lahan gambut, mendukung energi terbarukan, infrastruktur hijau, kota-kota berkelanjutan, dan membawa lebih banyak investasi hijau ke Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa jalur pembangunan karbon rendah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta keuntungan sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dalam mengurangi kemiskinan.

Melalui upaya-upaya domestik masing-masing maupun kerja sama antarnegara, Indonesia dan Inggris berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi dengan perhatian lebih terhadap keberlanjutan lingkungan pascapandemi COVID-19.

Baca juga: KBRI bersama universitas di Indonesia dan Inggris luncurkan UKICIS
Baca juga: Dubes Inggris dorong komersialisasi tahap lanjut kerja sama Iptek

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Kondisi anak beruang madu yang lumpuh


Seekor anak beruang madu (Helarctos malayanus) liar bermain saat dirawat di klinik satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/8/2020). Tim Rescue BBKSDA Riau mengevakuasi satwa dilindungi itu karena terpisah dari induknya dan dalam kondisi lumpuh dari areal perusahaan sawit PT Rimba Lazuardi, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.



Source link

Seekor anak beruang madu (Helarctos malayanus) liar bermain saat dirawat di klinik satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/8/2020). Tim Rescue BBKSDA Riau mengevakuasi satwa dilindungi itu karena terpisah dari induknya dan dalam kondisi lumpuh dari areal perusahaan sawit PT Rimba Lazuardi, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.


Categories
Berita

Mendag sebut ekspor sel surya RI ke India bebas BMTP


Keputusan tersebut dapat menjadi momentum bagi eksportir Tanah Air untuk meningkatkan ekspor sel surya ke India

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan bahwa produk sel surya Indonesia dibebaskan dari perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP/safeguard duty) oleh pemerintah India.

Keputusan tersebut diambil Directorate General of Trade Remedies (DGTR) India berdasarkan laporan temuan akhir atas penyelidikan peninjauan kembali BMTP produk sel surya yang dirilis pada 18 Juli 2020.

“Pembebasan dari perpanjangan pengenaan BMTP oleh DGTR India dikarenakan pangsa pasar impor India untuk produk sel surya Indonesia masih berada di batas aman atau berada di bawah 3 persen. Keputusan tersebut dapat menjadi momentum bagi eksportir Tanah Air untuk meningkatkan ekspor sel surya ke India,” jelas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Sel surya adalah suatu komponen yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi menyampaikan, Indonesia perlu terus menggenjot kinerja ekspor sel surya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi saat ini.

“Produk sel surya maupun panel surya buatan Indonesia berkualitas internasional, sehingga mampu bersaing dengan Tiongkok dan negara-negara pemasok utama di India. Kami akan terus mendorong agar para produsen dapat meningkatkan ekspornya ke India,” papar Didi.

Penyelidikan review BMTP sel surya dilakukan karena industri dalam negeri India mengalami kerugian akibat lonjakan impor sel surya. Untuk itu, otoritas India mengambil kebijakan berupa BMTP. Walau demikian, pemerintah Indonesia berjuang agar lolos dari pengenaan BMTP.

DGTR India menginisiasi penyelidikan tersebut sejak 3 Maret 2020 atas permohonan Indian Solar Manufacturer’s Association (ISMA). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan BMTP selama dua tahun yang berakhir pada 29 Juli 2020.

Pada penyelidikan pertama di tahun 2018, Indonesia juga telah dikecualikan dari pengenaan BMTP.

Sedangkan, perpanjangan BMTP selama 12 bulan dilakukan karena terbukti terjadi lonjakan impor sel surya yang menyebabkan kerugian industri domestik India.

BMTP akhirnya dikenakan kepada Tiongkok, Vietnam, dan Thailand dengan besaran bea masuk sebesar 14,90 persen untuk 6 bulan pertama dan 14,50 persen pada periode 6 bulan kedua.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengungkapkan, pemerintah dan eksportir sel surya Indonesia terus bersikap kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan.

Pemerintah juga telah menyampaikan sanggahan kepada India dan meminta agar Indonesia dibebaskan dari BMTP.

“Perpanjangan BMTP ini menjadi peluang bagi eksportir Indonesia karena negara-negara pemasok utama sel surya ke India saat ini sulit bersaing akibat BMTP tersebut. Kementerian Perdagangan berharap perusahaan dan asosiasi terkait dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal,” jelas Pradnyawati.

Baca juga: Mendag bahas hambatan perdagangan guna tingkatkan ekspor ke India
Baca juga: Gapki minta Pemerintah kuatkan perjanjian ekspor sawit dengan India
Baca juga: Petrokimia Gresik ekspor 203 ribu ton pupuk ke India dan Meksiko

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Keputusan tersebut dapat menjadi momentum bagi eksportir Tanah Air untuk meningkatkan ekspor sel surya ke India

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan bahwa produk sel surya Indonesia dibebaskan dari perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP/safeguard duty) oleh pemerintah India.

Keputusan tersebut diambil Directorate General of Trade Remedies (DGTR) India berdasarkan laporan temuan akhir atas penyelidikan peninjauan kembali BMTP produk sel surya yang dirilis pada 18 Juli 2020.

“Pembebasan dari perpanjangan pengenaan BMTP oleh DGTR India dikarenakan pangsa pasar impor India untuk produk sel surya Indonesia masih berada di batas aman atau berada di bawah 3 persen. Keputusan tersebut dapat menjadi momentum bagi eksportir Tanah Air untuk meningkatkan ekspor sel surya ke India,” jelas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Sel surya adalah suatu komponen yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi menyampaikan, Indonesia perlu terus menggenjot kinerja ekspor sel surya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi saat ini.

“Produk sel surya maupun panel surya buatan Indonesia berkualitas internasional, sehingga mampu bersaing dengan Tiongkok dan negara-negara pemasok utama di India. Kami akan terus mendorong agar para produsen dapat meningkatkan ekspornya ke India,” papar Didi.

Penyelidikan review BMTP sel surya dilakukan karena industri dalam negeri India mengalami kerugian akibat lonjakan impor sel surya. Untuk itu, otoritas India mengambil kebijakan berupa BMTP. Walau demikian, pemerintah Indonesia berjuang agar lolos dari pengenaan BMTP.

DGTR India menginisiasi penyelidikan tersebut sejak 3 Maret 2020 atas permohonan Indian Solar Manufacturer’s Association (ISMA). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan BMTP selama dua tahun yang berakhir pada 29 Juli 2020.

Pada penyelidikan pertama di tahun 2018, Indonesia juga telah dikecualikan dari pengenaan BMTP.

Sedangkan, perpanjangan BMTP selama 12 bulan dilakukan karena terbukti terjadi lonjakan impor sel surya yang menyebabkan kerugian industri domestik India.

BMTP akhirnya dikenakan kepada Tiongkok, Vietnam, dan Thailand dengan besaran bea masuk sebesar 14,90 persen untuk 6 bulan pertama dan 14,50 persen pada periode 6 bulan kedua.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengungkapkan, pemerintah dan eksportir sel surya Indonesia terus bersikap kooperatif sejak awal inisiasi penyelidikan.

Pemerintah juga telah menyampaikan sanggahan kepada India dan meminta agar Indonesia dibebaskan dari BMTP.

“Perpanjangan BMTP ini menjadi peluang bagi eksportir Indonesia karena negara-negara pemasok utama sel surya ke India saat ini sulit bersaing akibat BMTP tersebut. Kementerian Perdagangan berharap perusahaan dan asosiasi terkait dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal,” jelas Pradnyawati.

Baca juga: Mendag bahas hambatan perdagangan guna tingkatkan ekspor ke India
Baca juga: Gapki minta Pemerintah kuatkan perjanjian ekspor sawit dengan India
Baca juga: Petrokimia Gresik ekspor 203 ribu ton pupuk ke India dan Meksiko

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Polsek Menteng ringkus pelaku tawuran di Kebon Sirih


Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Sektor Metro Menteng meringkus enam remaja pelaku tawuran di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu warga bernama Jaiman.

Polisi telah menetapkan dua tersangka utama berinisial TG (19) dan HS (18) dalam kasus yang merengut nyawa pria yang hampir berusia setengah abad itu.

“Satu orang meninggal (akibat tawuran), pelakunya, yaitu atas nama inisial TG (19) dan satu lagi tersangka utamanya HS (18). Korban meninggal karena bacokan di bagian leher,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto dalam pengungkapan penangkapan para pelaku tawuran Kebon Sirih di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Selain dua pelaku, polisi juga menangkap empat orang lainnya, ​​​​​​tiga pelaku tawuran di antaranya masih berusia di bawah umur, yaitu dengan inisial DA (17), AR (14), RRN (16) dan MB (15).

Tawuran yang menelan satu korban jiwa itu terjadi pada Minggu (23/8) dini hari dan melibatkan belasan remaja yang menggunakan senjata tajam seperti samurai hingga clurit.

Kejadian bermula dari para remaja yang saling berkomunikasi lewat media sosial Instagram dan WhatsApp. Dalam komunikasi yang menghasilkan perjanjian untuk tawuran itu diketahui bahwa para pelaku berasal dari tiga wilayah, yaitu Kebon Sirih, Kebon Kacang dan Kalipasir.

Baca juga: Dua kelompok massa terlibat bentrokan di Cipinang Muara
Baca juga: Polisi tangkap empat orang pelaku tawuran di Jakarta Pusat

Pertikaian pun terjadi di kawasan Kebon Sirih. Awalnya hanya melibatkan Kelompok Kebon Sirih dan Kelompok Kebon Kacang.

Salah satu remaja yang tergabung dalam Kelompok Kebon Sirih melakukan siaran langsung melalui Instagramnya terkait aksi tawuran itu. Kelompok lainnya yang berasal dari Kalipasir ikut terlibat.

Korban Jaiman sebenarnya merupakan salah satu pelaku tawuran dari Kelompok Kebon Sirih. Pada saat itu Jaiman sedang membawa sebilah bambu.

Barang bukti dalam pengungkapan kasus tawuran Kebon Sirih yang menelan korban jiwa di Polsek Metro Menteng, Rabu (26/8/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Bambu yang dibawa Jaiman itu mengenai TG sehingga TG yang kesal dan langsung membalasnya dengan mengayunkan celurit ke arah Jaiman.

Dari peristiwa tawuran itu, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga buah celurit, sebuah pedang samurai, tiga buah ponsel genggam, satu buah helm, satu jaket berwarna kuning dan satu bilah bambu.

“Dua pelaku utama dikenakan pasal 170 KUHP dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun, sementara sisanya akan kita kenakan pasal 55 dan 56 KUHP,” ujar Heru.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Sektor Metro Menteng meringkus enam remaja pelaku tawuran di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu warga bernama Jaiman.

Polisi telah menetapkan dua tersangka utama berinisial TG (19) dan HS (18) dalam kasus yang merengut nyawa pria yang hampir berusia setengah abad itu.

“Satu orang meninggal (akibat tawuran), pelakunya, yaitu atas nama inisial TG (19) dan satu lagi tersangka utamanya HS (18). Korban meninggal karena bacokan di bagian leher,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto dalam pengungkapan penangkapan para pelaku tawuran Kebon Sirih di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Selain dua pelaku, polisi juga menangkap empat orang lainnya, ​​​​​​tiga pelaku tawuran di antaranya masih berusia di bawah umur, yaitu dengan inisial DA (17), AR (14), RRN (16) dan MB (15).

Tawuran yang menelan satu korban jiwa itu terjadi pada Minggu (23/8) dini hari dan melibatkan belasan remaja yang menggunakan senjata tajam seperti samurai hingga clurit.

Kejadian bermula dari para remaja yang saling berkomunikasi lewat media sosial Instagram dan WhatsApp. Dalam komunikasi yang menghasilkan perjanjian untuk tawuran itu diketahui bahwa para pelaku berasal dari tiga wilayah, yaitu Kebon Sirih, Kebon Kacang dan Kalipasir.

Baca juga: Dua kelompok massa terlibat bentrokan di Cipinang Muara
Baca juga: Polisi tangkap empat orang pelaku tawuran di Jakarta Pusat

Pertikaian pun terjadi di kawasan Kebon Sirih. Awalnya hanya melibatkan Kelompok Kebon Sirih dan Kelompok Kebon Kacang.

Salah satu remaja yang tergabung dalam Kelompok Kebon Sirih melakukan siaran langsung melalui Instagramnya terkait aksi tawuran itu. Kelompok lainnya yang berasal dari Kalipasir ikut terlibat.

Korban Jaiman sebenarnya merupakan salah satu pelaku tawuran dari Kelompok Kebon Sirih. Pada saat itu Jaiman sedang membawa sebilah bambu.

Barang bukti dalam pengungkapan kasus tawuran Kebon Sirih yang menelan korban jiwa di Polsek Metro Menteng, Rabu (26/8/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Bambu yang dibawa Jaiman itu mengenai TG sehingga TG yang kesal dan langsung membalasnya dengan mengayunkan celurit ke arah Jaiman.

Dari peristiwa tawuran itu, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga buah celurit, sebuah pedang samurai, tiga buah ponsel genggam, satu buah helm, satu jaket berwarna kuning dan satu bilah bambu.

“Dua pelaku utama dikenakan pasal 170 KUHP dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun, sementara sisanya akan kita kenakan pasal 55 dan 56 KUHP,” ujar Heru.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

LPS minta waspadai NPL yang naik pada masa pandemi


NPL kecenderungannya naik itu yang perlu diwaspadai

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta perbankan untuk mewaspadai kinerja kredit bermasalah (NPL) yang per Juni 2020 mencapai 3,11 persen atau naik dibandingkan Mei 2020 mencapai 3,01 persen karena dampak pandemi COVID-19.

“NPL kecenderungannya naik itu yang perlu diwaspadai juga restrukturisasi kredit yang posisinya naik mencapai 21 persen,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam webinar terkait ancaman resesi ekonomi di Jakarta, Rabu.

Dalam paparannya, Didik menjelaskan angka kredit macet pada Juni 2020 itu lebih tinggi dari pada Juni 2019 yang tercatat mencapai 2,50 persen.

Baca juga: LPS: Likuiditas kami cukup untuk penempatan dana ke bank

Sedangkan, persentase pertumbuhan penyaluran kredit per Juni 2020 turun menjadi 1,49 persen, dibandingkan Mei 2020 mencapai 3,04 persen dan Juni 2019 sebesar 9,92 persen.

Meski begitu, lanjut dia, kinerja secara umum perbankan masih berdaya tahan, salah satu indikatornya rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 22,54 persen pada Juni 2020 atau lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2020 mencapai 22,26 persen.

Untuk membantu perbankan dalam menjaga likuiditas, LPS membuat sejumlah kebijakan relaksasi di antaranya terkait denda keterlambatan pembayaran premi.

Tahun 2020 misalnya pembayaran premi paling lambat dilakukan 31 Juli namun diperpanjang menjadi 30 Desember 2020.

Untuk enam bulan pertama, LPS mengenakan denda nol persen dan 0,5 persen enam bulan setelahnya yang diatur dalam UU No 2 tahun 2020.

Baca juga: LPS bantah penempatan dana untuk selamatkan bank, ini penjelasannya

Relaksasi denda ini jauh lebih ringan apabila dibandingkan dalam aturan yang diatur dalam UU LPS yang menetapkan denda 150 persen dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

Terkait penjaminan, per Juli 2020 jumlah rekening yang dijamin LPS mencapai 99,91 persen dari total rekening setara dengan 319,4 juta rekening.

Secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,45 persen dari total simpanan atau setara dengan Rp3.350,23 triliun.

Baca juga: LPS paparkan kriteria bank berisiko gagal dapat suntikan dana

Baca juga: LPS sebut Rp128 triliun jadi bantalan tangani bank bermasalah

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

NPL kecenderungannya naik itu yang perlu diwaspadai

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta perbankan untuk mewaspadai kinerja kredit bermasalah (NPL) yang per Juni 2020 mencapai 3,11 persen atau naik dibandingkan Mei 2020 mencapai 3,01 persen karena dampak pandemi COVID-19.

“NPL kecenderungannya naik itu yang perlu diwaspadai juga restrukturisasi kredit yang posisinya naik mencapai 21 persen,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam webinar terkait ancaman resesi ekonomi di Jakarta, Rabu.

Dalam paparannya, Didik menjelaskan angka kredit macet pada Juni 2020 itu lebih tinggi dari pada Juni 2019 yang tercatat mencapai 2,50 persen.

Baca juga: LPS: Likuiditas kami cukup untuk penempatan dana ke bank

Sedangkan, persentase pertumbuhan penyaluran kredit per Juni 2020 turun menjadi 1,49 persen, dibandingkan Mei 2020 mencapai 3,04 persen dan Juni 2019 sebesar 9,92 persen.

Meski begitu, lanjut dia, kinerja secara umum perbankan masih berdaya tahan, salah satu indikatornya rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 22,54 persen pada Juni 2020 atau lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2020 mencapai 22,26 persen.

Untuk membantu perbankan dalam menjaga likuiditas, LPS membuat sejumlah kebijakan relaksasi di antaranya terkait denda keterlambatan pembayaran premi.

Tahun 2020 misalnya pembayaran premi paling lambat dilakukan 31 Juli namun diperpanjang menjadi 30 Desember 2020.

Untuk enam bulan pertama, LPS mengenakan denda nol persen dan 0,5 persen enam bulan setelahnya yang diatur dalam UU No 2 tahun 2020.

Baca juga: LPS bantah penempatan dana untuk selamatkan bank, ini penjelasannya

Relaksasi denda ini jauh lebih ringan apabila dibandingkan dalam aturan yang diatur dalam UU LPS yang menetapkan denda 150 persen dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

Terkait penjaminan, per Juli 2020 jumlah rekening yang dijamin LPS mencapai 99,91 persen dari total rekening setara dengan 319,4 juta rekening.

Secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,45 persen dari total simpanan atau setara dengan Rp3.350,23 triliun.

Baca juga: LPS paparkan kriteria bank berisiko gagal dapat suntikan dana

Baca juga: LPS sebut Rp128 triliun jadi bantalan tangani bank bermasalah

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

HUT Ke-75, MPR bentuk Majelis Syuro Dunia


Yakni, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengagendakan pembentukan Majelis Syuro Dunia dalam memperingati HUT Ke-75 MPR RI.

“Sebelum menjalankan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis maupun konferensi peradilan etik, dalam waktu dekat MPR RI terlebih dahulu akan menyelenggarakan HUT Ke-75 MPR RI. Agendanya diisi seminar nasional tentang Pembentukan Majelis Syuro Dunia,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Rabu.

Berbagai narasumber lanjut dia akan menyampaikan pemaparan, antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Azyumardi Azra, Mantan Ketua Program Kajian Timur Tengah UI Dr M Luthfi Zuhdi, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UI dr Fitra Arsil, dan Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI Kamapradita Isnomo

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menerangkan, MPR RI juga akan membangun Museum Konstitusi untuk merawat memori kolektif bangsa tentang Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian kata dia sejarah perjalanan bangsa akan tetap terawat, dan bisa dijadikan pelajaran bagi generasi muda.

Baca juga: Penangkapan 12 terduga teroris oleh Densus diapresiasi Ketua MPR

Baca juga: MPR apresiasi Kemendes PDTT gagas Gerakan Setengah Miliar Masker

MPR lanjut Bamsoet juga akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewajibkan para calon pimpinan daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak pada Desember 2020, memasukkan RPJMN dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI.

“Yakni, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional,” tuturnya

Kemudian, lanjut Bamsoet, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa masuk dalam Visi dan Misi para calon kepala daerah tersebut.

“Selain itu, MPR RI juga akan mengadakan ‘Dialog Konstitusi’ di berbagai televisi. Pimpinan MPR RI juga akan kembali melaksanakan silaturahim kebangsaan ke berbagai partai politik, organisasi massa dan keagamaan untuk lebih merekatkan hubungan MPR RI dengan masyarakat,” ujarnya.

Sekaligus, lanjut Bamsoet menggali aspirasi masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi, khususnya terkait dengan pelaksanaan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yakni perlunya dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN) dan penataan hukum sistem konstitusi.

Bambang Soesatyo menyebutkan MPR RI mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM) yang bertujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI.

“Sekaligus melakukan pemantauan untuk mencegah anggota MPR RI melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya sebagaimana diatur dalam UU MD3,” imbuhnya.

Baca juga: Bamsoet harap RUU Cipta Kerja dapat jadi solusi bagi buruh-pengusaha

Baca juga: Bamsoet: Tugas penting mengisi kemerdekaan adalah memanusiakan manusia

Sebagai penggagas etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001, MPR RI perlu memelopori kultur etika yang baik di masyarakat melalui penegakan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Majelis.

Walaupun DPR RI dan DPD RI kata Bamsoet memiliki badan kehormatan sendiri untuk menegakkan kode etik bagi anggotanya, tidak menjadi rancu apabila MPR RI juga memiliki badan kehormatan tersendiri.

“Karena masing-masing lembaga memiliki pedoman dan tata kerja yang berbeda, sebagaimana dituangkan dalam peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga,” ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan pada Oktober 2020, MPR RI akan menyelenggarakan konferensi tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara serta pentingnya penataan infrastruktur etika jabatan publik. Untuk mengkaji lebih jauh tentang pentingnya kehadiran peradilan etik di Indonesia.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Yakni, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengagendakan pembentukan Majelis Syuro Dunia dalam memperingati HUT Ke-75 MPR RI.

“Sebelum menjalankan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis maupun konferensi peradilan etik, dalam waktu dekat MPR RI terlebih dahulu akan menyelenggarakan HUT Ke-75 MPR RI. Agendanya diisi seminar nasional tentang Pembentukan Majelis Syuro Dunia,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Rabu.

Berbagai narasumber lanjut dia akan menyampaikan pemaparan, antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Azyumardi Azra, Mantan Ketua Program Kajian Timur Tengah UI Dr M Luthfi Zuhdi, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UI dr Fitra Arsil, dan Direktur Sosial Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu RI Kamapradita Isnomo

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menerangkan, MPR RI juga akan membangun Museum Konstitusi untuk merawat memori kolektif bangsa tentang Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian kata dia sejarah perjalanan bangsa akan tetap terawat, dan bisa dijadikan pelajaran bagi generasi muda.

Baca juga: Penangkapan 12 terduga teroris oleh Densus diapresiasi Ketua MPR

Baca juga: MPR apresiasi Kemendes PDTT gagas Gerakan Setengah Miliar Masker

MPR lanjut Bamsoet juga akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewajibkan para calon pimpinan daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak pada Desember 2020, memasukkan RPJMN dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI.

“Yakni, Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional,” tuturnya

Kemudian, lanjut Bamsoet, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa masuk dalam Visi dan Misi para calon kepala daerah tersebut.

“Selain itu, MPR RI juga akan mengadakan ‘Dialog Konstitusi’ di berbagai televisi. Pimpinan MPR RI juga akan kembali melaksanakan silaturahim kebangsaan ke berbagai partai politik, organisasi massa dan keagamaan untuk lebih merekatkan hubungan MPR RI dengan masyarakat,” ujarnya.

Sekaligus, lanjut Bamsoet menggali aspirasi masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi, khususnya terkait dengan pelaksanaan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yakni perlunya dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN) dan penataan hukum sistem konstitusi.

Bambang Soesatyo menyebutkan MPR RI mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM) yang bertujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI.

“Sekaligus melakukan pemantauan untuk mencegah anggota MPR RI melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya sebagaimana diatur dalam UU MD3,” imbuhnya.

Baca juga: Bamsoet harap RUU Cipta Kerja dapat jadi solusi bagi buruh-pengusaha

Baca juga: Bamsoet: Tugas penting mengisi kemerdekaan adalah memanusiakan manusia

Sebagai penggagas etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001, MPR RI perlu memelopori kultur etika yang baik di masyarakat melalui penegakan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Majelis.

Walaupun DPR RI dan DPD RI kata Bamsoet memiliki badan kehormatan sendiri untuk menegakkan kode etik bagi anggotanya, tidak menjadi rancu apabila MPR RI juga memiliki badan kehormatan tersendiri.

“Karena masing-masing lembaga memiliki pedoman dan tata kerja yang berbeda, sebagaimana dituangkan dalam peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga,” ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan pada Oktober 2020, MPR RI akan menyelenggarakan konferensi tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara serta pentingnya penataan infrastruktur etika jabatan publik. Untuk mengkaji lebih jauh tentang pentingnya kehadiran peradilan etik di Indonesia.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Perempuan pengedar uang palsu di Pasar Deprok berstatus tersangka


Polisi juga sedang mencari dua rekan tersangka yang sempat menemani saat S mengedarkan uang palsu di pasar

Jakarta (ANTARA) – Polisi menetapkan perempuan berinisial S sebagai tersangka usai ditangkap oleh pedagang di Pasar Deprok, Cipinang Muara, Jakarta Timur, karena bertransaksi menggunakan uang yang diduga palsu.

“S saat ini berstatus tersangka dan kita kenakan dengan Pasal 245 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan hukuman 15 tahun penjara,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Darmo Suhartono di Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Seorang konsumen pasar ditangkap atas tuduhan mengedarkan uang palsu

Darmo mengatakan penetapan S sebagai tersangka dilakukan setelah polisi memperoleh keterangan saksi serta pengakuan tersangka.

Atas hal itu polisi resmi menahan S di Mapolsek Jatinegara hingga perkara uang bersangkutan dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan.

Kepada polisi S mengaku memperoleh uang palsu pecahan Rp50 ribu sebanyak lima lembar dari  rekannya yang kini berstatus sebagai buron.

Baca juga: Polsek Tebet amankan wanita berbelanja dengan uang palsu

“Uang dikasih sama temannya yang sekarang DPO,” katanya.

S berkenalan dengan pemberi uang palsu melalui media sosial Facebook dan merencanakan membelanjakannya ke pasar.

“Hasil kembalian dari uang palsu akan dibagi tiga dengan rekannya,” kata Darmo.

Polisi juga sedang mencari dua rekan tersangka yang sempat menemani saat S mengedarkan uang palsu di pasar.

Baca juga: Pembuat uang palsu lintas Jakarta-Jabar ditangkap

“Barang bukti yang kita dapat uang kertas total Rp250 ribu sebanyak lima lembar pecahan Rp50 ribu palsu,” katanya.

S sebelumnya ditangkap oleh sejumlah pedagang Pasar Deprok setelah aksinya mengedarkan uang palsu disadari sejumlah korban, Selasa (25/8).

Sedikitnya tiga pedagang mengaku tertipu uang palsu saat S sedang membeli kaos kaki, bumbu masak dan sayuran.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Polisi juga sedang mencari dua rekan tersangka yang sempat menemani saat S mengedarkan uang palsu di pasar

Jakarta (ANTARA) – Polisi menetapkan perempuan berinisial S sebagai tersangka usai ditangkap oleh pedagang di Pasar Deprok, Cipinang Muara, Jakarta Timur, karena bertransaksi menggunakan uang yang diduga palsu.

“S saat ini berstatus tersangka dan kita kenakan dengan Pasal 245 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan hukuman 15 tahun penjara,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Darmo Suhartono di Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Seorang konsumen pasar ditangkap atas tuduhan mengedarkan uang palsu

Darmo mengatakan penetapan S sebagai tersangka dilakukan setelah polisi memperoleh keterangan saksi serta pengakuan tersangka.

Atas hal itu polisi resmi menahan S di Mapolsek Jatinegara hingga perkara uang bersangkutan dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan.

Kepada polisi S mengaku memperoleh uang palsu pecahan Rp50 ribu sebanyak lima lembar dari  rekannya yang kini berstatus sebagai buron.

Baca juga: Polsek Tebet amankan wanita berbelanja dengan uang palsu

“Uang dikasih sama temannya yang sekarang DPO,” katanya.

S berkenalan dengan pemberi uang palsu melalui media sosial Facebook dan merencanakan membelanjakannya ke pasar.

“Hasil kembalian dari uang palsu akan dibagi tiga dengan rekannya,” kata Darmo.

Polisi juga sedang mencari dua rekan tersangka yang sempat menemani saat S mengedarkan uang palsu di pasar.

Baca juga: Pembuat uang palsu lintas Jakarta-Jabar ditangkap

“Barang bukti yang kita dapat uang kertas total Rp250 ribu sebanyak lima lembar pecahan Rp50 ribu palsu,” katanya.

S sebelumnya ditangkap oleh sejumlah pedagang Pasar Deprok setelah aksinya mengedarkan uang palsu disadari sejumlah korban, Selasa (25/8).

Sedikitnya tiga pedagang mengaku tertipu uang palsu saat S sedang membeli kaos kaki, bumbu masak dan sayuran.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020


Categories
Berita

Jubir pemerintah Jepang: terlalu dini bicarakan era pasca-Abe


Tokyo (ANTARA) – Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga pada Rabu mengatakan bahwa terlalu dini untuk membicarakan era politik pasca-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena masa jabatan Abe masih akan berjalan hingga tahun depan.

Pembicaraan mengenai era politik pasca-Abe itu muncul di tengah kekhawatiran tentang kemampuan Abe untuk melanjutkan jabatannya sebagai perdana menteri setelah dua kali kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.

“Terlalu dini untuk membicarakan era ‘pasca-Abe’ karena beliau masih memiliki sisa satu tahun lagi dalam masa jabatannya,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada konferensi pers reguler.

Sebelumnya, media lokal Jepang pada Selasa (25/8) menggambarkan bahwa PM Abe berencana mengadakan konferensi pers, paling cepat pekan ini, untuk menyampaikan keterangan soal kondisi kesehatannya setelah kunjungannya ke rumah sakit baru-baru ini memicu kekhawatiran publik.

Abe pada Senin (24/8) mengunjungi rumah sakit di Tokyo untuk kedua kalinya dalam beberapa hari dan mengatakan bahwa dia telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pekan lalu serta menjalani pemeriksaan tambahan.

Setelah kunjungan ke rumah sakit, PM Abe mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin berbicara lagi nanti tentang pemeriksaan medisnya.

Stasiun penyiaran TV Tokyo, yang mengutip sumber pemerintah, pada Selasa melaporkan bahwa konferensi pers kemungkinan diadakan paling cepat pekan ini untuk memberikan informasi terbaru tentang kesehatan Abe, serta langkah-langkah pemeriksaan tambahan untuk COVID-19.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Jepang berencana umumkan kondisi kesehatannya pekan ini

Baca juga: PM Abe nyatakan siap lindungi ekonomi Jepang dari dampak corona

Baca juga: PM Abe akan berkonsultasi dengan ahli soal perpanjangan status darurat

 

Seluruh WNI ABK Diamond Princess di Jepang sembuh dari COVID-19

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Tokyo (ANTARA) – Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga pada Rabu mengatakan bahwa terlalu dini untuk membicarakan era politik pasca-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena masa jabatan Abe masih akan berjalan hingga tahun depan.

Pembicaraan mengenai era politik pasca-Abe itu muncul di tengah kekhawatiran tentang kemampuan Abe untuk melanjutkan jabatannya sebagai perdana menteri setelah dua kali kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.

“Terlalu dini untuk membicarakan era ‘pasca-Abe’ karena beliau masih memiliki sisa satu tahun lagi dalam masa jabatannya,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga pada konferensi pers reguler.

Sebelumnya, media lokal Jepang pada Selasa (25/8) menggambarkan bahwa PM Abe berencana mengadakan konferensi pers, paling cepat pekan ini, untuk menyampaikan keterangan soal kondisi kesehatannya setelah kunjungannya ke rumah sakit baru-baru ini memicu kekhawatiran publik.

Abe pada Senin (24/8) mengunjungi rumah sakit di Tokyo untuk kedua kalinya dalam beberapa hari dan mengatakan bahwa dia telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pekan lalu serta menjalani pemeriksaan tambahan.

Setelah kunjungan ke rumah sakit, PM Abe mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin berbicara lagi nanti tentang pemeriksaan medisnya.

Stasiun penyiaran TV Tokyo, yang mengutip sumber pemerintah, pada Selasa melaporkan bahwa konferensi pers kemungkinan diadakan paling cepat pekan ini untuk memberikan informasi terbaru tentang kesehatan Abe, serta langkah-langkah pemeriksaan tambahan untuk COVID-19.

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Jepang berencana umumkan kondisi kesehatannya pekan ini

Baca juga: PM Abe nyatakan siap lindungi ekonomi Jepang dari dampak corona

Baca juga: PM Abe akan berkonsultasi dengan ahli soal perpanjangan status darurat

 

Seluruh WNI ABK Diamond Princess di Jepang sembuh dari COVID-19

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020